Definisi e-Government
Definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government
mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau
badan-badan pemerintahan (misal dengan Wide Area Networks, Internet,
komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan
kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan
bagian-bagian lain dari pemerintahan.
Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan
yang berbeda : layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya,
peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat
melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang
akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan
korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan
pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.
Masih menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi
antara seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu
berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan
teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and Communications
Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan
pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak
terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para
klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.
Peluang bagi e-Government
Ada beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov
:
·
Efisiensi :
efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek dapat mengurangi
kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil dengan melakukan standarisasi
otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi juga terjadi pada sisi pembiayaan
dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan
reengineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja waktu juga
menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang. Manfaatnya
adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu dan
kecakapan mereka.
·
Peningkatan
layanan dan lahirnya layanan baru : akan ditemui peningkatan kualitas, rentang
jangkauan dan aksesibilitas pada setiap layanan yang diberikan pemerintah.
Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus ditingkatkan dengan cara,
seperti, transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas yang semakin baik, dan
proses-proses kerja yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya
layanan baru : seiring dengan kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang
sudah ada, dapat sekaligus dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan
sekaligus meningkatkan interaksi antar warga.
·
Peningkatan
partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara
menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga
mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut
akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional
mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus
di bidang politik.
·
Transparansi :
setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses informasi
akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi, dengan
cara yang mudah dan murah. Dengan isu demokratisasi sekarang, kesenjangan
transparansi politik
E-Government memberikan peluang baru
untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya
efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu
peningkatan terhadap Global Information Infrastructure (GII) .
Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya
keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen
dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi
intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan
sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan dengan hal-hal sebelumnya,
minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas
pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang
tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak
warga.
·
Meskipun eGov
mencakup wilayah aktivitas dan pelaku yang luas, ada 3 sektor penting yang
dapat diidentifikasi : G2G, G2B dan G2C. Beberapa pengamat menambahkan sektor
keempat, yaitu G2E (government-to-employee).
·
G2G : Dalam banyak hal, sektor ini mewakili
kekuatan dari eGov. Beberapa pengamat menyarankan agar pihak pemerintah
pada setiap tingkatan harus memperbaiki dan meng-update sistem internal mereka
dan juga prosedurnya sebelum transaksi elektronik antara warga dan kalangan
bisnis (dengan pihak pemerintah) berjalan dengan sukses. G2G melibatkan pembagian
data dan pertukaran data yang bersifat elektronis diantara pelaku-pelaku
pemerintah. Pelibatan pertukaran terjadi pada intra dan inter-instansi di level
nasional, sebagaimana juga terjadi di tingkat provinsi dan daerah.
·
G2B : Aplikasi di
G2B meminta banyak perhatian, sebagian besar karena tingginya antusias di
sektor bisnis dan potensi pemotongan biaya melalui peningkatan praktek-praktek procurement
dan meningkatkan kompetisi. Sektor G2B meliputi penjualan surplus
barang-barang pemerintah kepada publik, sebaik yang dilakukan pada upaya
memperoleh barang dan layanan. Yang perlu dicatat, meski tidak semua secara
langsung tergantung pada teknologi informasi, beberapa metode procurement
berhubungan dengan sektor ini:
a)
performance-based-contracting, yaitu suatu metode dimana pembayaran kepada pihak kontraktor
dilakukan berdasar pada tujuan-tujuan aktual dan hasil kerja.
b)
share-in-savings contracts, yaitu kontraktor dibayar di muka, semisal instalasi sistem
komputer yang baru.
c)
reverse-auctions, di satu sisi, dipercaya untuk menggunakan teknologi informasi
dan secara teratur dapat digunakan sebagai metode pembelian produk yang telah
distandarisasikan dan secara mudah dapat dievaluasi mutunya.
·
G2C : Sektor ini
didesain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi
sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov. Beberapa
interaksi yang mungkin dilakukan, misalnya memperbaharui perizinan dan
sertifikasi, pembayaran pajak, akses ke informasi publik, dan lain-lain. Jadi
semacam ”one stop shopping” bagi warga masyarakat, dengan sekian banyak
instansi yang terlibat dan aksesnya dapat dilakukan secara individual. Akhirnya
memang terlihat pada peningkatan akses dan partisipasi publik, pada setiap
waktu dan tanpa hambatan geografis.
Inisiatif E-Government di Indonesia
Sebetulnya
inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang
lalu. Dalam inisiatif Nusantara 21, Telematika, dan saat ini Telematika versi
dua (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) topik E-Government sudah muncul.
Inisiatif implementasi E-Government di Indonesia antara lain:
·
Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.
·
RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada
para pejabat.
·
Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.
·
Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di
beberapa pemerintah daerah tempat.
Manfaat
dari e-government , antara lain:
·
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi
dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu
dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara
fisik datang ke kantor pemerintahan.
·
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan
masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan
antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling
curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
·
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat
menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah
kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat
ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah
yang pas untuk anaknya.
·
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh,
koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video
conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat
membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat
dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi
semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau
dua jam.
E-Government
ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:
·
Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering
dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat
kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet
(yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat
berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui
potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa
yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda?
Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi
penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
·
Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di
kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini
dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
·
E-procurement
dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.
Referensi :
·
Efraim Turban, Ephrain McLean, James Wetherbe,
Information Technology For Management, John Wiley & Sons Inc, 2001.
·
The World Bank Group, “E*Government Definition”.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm
·
Legislative Analyst’s Office, “E-Government in California:
Providing Services to Citizens Through the Internet”, 24 January 2001.
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html
·
The Source Public Management Journal memiliki beberapa artikel
yang berhubungan dengan e-government.
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment
0 Responses so far.
Post a Comment